BSNP Nilai Penyelenggaraan UN SMA-SMP Mulus
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Kamis, 1 April 2010 | 15:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-nusantara yang digelar 22-26 Maret untuk SMA dan 29 Maret-1 April untuk SMP ini berjalan dengan lancar dan mulus.
Hal ini disampaikan Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria dalam keterangan pers di Depdiknas, Kamis (1/4/2010). "UN berjalan dengan lancar, baik dengan berbagai perbaikan," tuturnya.
Kalaupun ada penyimpangan yang terjadi, lanjutnya, tidak terlalu signifikan. Jumlah penyimpangan yang terjadi pun makin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Lagipula, Ramli menegaskan Mendiknas sudah langsung menginstruksikan pengusutan dan pemberian tindakan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas PIH Setiono mengatakan berdasarkan catatan Posko UN, ada sekitar 1.023 pesan singkat yang masuk ke layanan posko, 41 surat elektronik dan satu faksimili.
Sementara itu, informasi pelanggaran yang disampaikan media elektronik mencapai 1.891 informasi dan media cetak sebanyak 237. Pengaduan dan informasi yang paling menonjol terkait gangguan pelaksanaan UN, meliputi kerusakan soal, tertukarnya soal UN di tingkat SMA, laporan dana belum cair dan terkait daerah-daerah yang terkena banjir. Selain itu, juga terkait dugaan kebocoran UN.
Showing posts with label UN. Show all posts
Showing posts with label UN. Show all posts
Friday, April 2, 2010
Friday, January 29, 2010
Thursday, January 28, 2010
Persoalan UN adalah Cermin Masyarakat Indonesia
abu, 13 Januari 2010 | 10:20 WIB
shutterstock
Ilustrasi: Sebesar apapun tekanan terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima masyarakat, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.
TERKAIT:
* Persiapan UN Kuras Saku Siswa
* Wah... "Facebookers" juga Menolak UN!
* UN Bukan Satu-satunya Penentu Kelulusan
JAKARTA, KOMPAS.com - Semua persoalan terkait penyelanggaraan Ujian Nasional (UN) merupakan cerminan masyarakat Indonesia, yakni sulitnya memberantas budaya korupsi.
Artinya, persoalan UN justeru berpangkal dari sebuah persoalan paling fundamental di negara ini, yaitu korupsi. Persoalan yang tiada habisnya dipermasalahkan tanpa banyak yang bisa dituntaskan.
"Tetapi, kita sebagai pendidik dan pengelola pendidikan harus mengembalikan semuanya pada perjuangan anak-anak didik," ucap Kepala SMA Kolese Kanisius Jakarta, Rm Heru Hendarto, Selasa (12/1/2010).
"Saya sudah protes sana-sini, tetapi seberapa besar sih kekuatannya? Wong, putusan MA pun tidak ada yang diakomodir," tambahnya.
Menanggapi pandangan tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas bahkan menyayangkan sikap Komisi X DPR RI jika kelak tidak tegas terhadap keteguhan pemerintah menggelar UN. Darmaningtyas beranggapan, banyak anggota Komisi X yang tidak paham akan banyaknya manipulasi di dalam pelaksanaan UN.
"Mereka tidak tahu, bahwa di lapangan itu banyak guru yang heran melihat murid-murid mereka sendiri kok standar nilai UN-nya tinggi sekali, jauh dari nilai hariannya," ujarnya.
Keterpaksaan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolese Gonzaga Romo Y. Alis Windu Prasetya mengatakan, sebesar apapun tekanan masyarakat terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.
"Mau tak mau itu akan dilaksanakan, bahkan siswa kami sendiri pun sampai bertanya, untuk apa sebetulnya UN, karena kalau begini terus lebih tidak perlu ada UN," ujar Alis.
Siswa, kata Alis, adalah subyek pendidikan, bukan sebaliknya sebagai obyek, yang akhirnya malah menjadi korban dari pendidikan itu sendiri (kebijakan). Tidak heran, Alis mengaku geleng kepala melihat besarnya anggaran UN dan keluhan orang tua.
"Banyak hamburkan uang, UN itu tidak realistis, ada orang tua yang mengatakan hal semacam itu kepada kami, sebab ada UN berarti keluar tambahan biaya," ujarnya.
Lebih dari itu, kata Alis, pelaksanaan kebijakan UN yang selama ini menjadi penentu kelulusan pun sebetulnya kian menjauhkan apa yang disebutnya dengan otonomi sekolah.
"Itu omong kosong, kurikulum KTSP itu mestinya sesuai dengan otonomi sekolah, nyatanya?" tambah Alis.
Kiranya, apapun yang terjadi nanti di UN, sudah saatnya semua pihak saat ini berjuang demi anak-anak didik dengan cara-cara yang bermatabat. Yaitu, menjunjung tinggi kejujuran sebagai hal utama, demi masa depan anak didik.
shutterstock
Ilustrasi: Sebesar apapun tekanan terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima masyarakat, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.
TERKAIT:
* Persiapan UN Kuras Saku Siswa
* Wah... "Facebookers" juga Menolak UN!
* UN Bukan Satu-satunya Penentu Kelulusan
JAKARTA, KOMPAS.com - Semua persoalan terkait penyelanggaraan Ujian Nasional (UN) merupakan cerminan masyarakat Indonesia, yakni sulitnya memberantas budaya korupsi.
Artinya, persoalan UN justeru berpangkal dari sebuah persoalan paling fundamental di negara ini, yaitu korupsi. Persoalan yang tiada habisnya dipermasalahkan tanpa banyak yang bisa dituntaskan.
"Tetapi, kita sebagai pendidik dan pengelola pendidikan harus mengembalikan semuanya pada perjuangan anak-anak didik," ucap Kepala SMA Kolese Kanisius Jakarta, Rm Heru Hendarto, Selasa (12/1/2010).
"Saya sudah protes sana-sini, tetapi seberapa besar sih kekuatannya? Wong, putusan MA pun tidak ada yang diakomodir," tambahnya.
Menanggapi pandangan tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas bahkan menyayangkan sikap Komisi X DPR RI jika kelak tidak tegas terhadap keteguhan pemerintah menggelar UN. Darmaningtyas beranggapan, banyak anggota Komisi X yang tidak paham akan banyaknya manipulasi di dalam pelaksanaan UN.
"Mereka tidak tahu, bahwa di lapangan itu banyak guru yang heran melihat murid-murid mereka sendiri kok standar nilai UN-nya tinggi sekali, jauh dari nilai hariannya," ujarnya.
Keterpaksaan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolese Gonzaga Romo Y. Alis Windu Prasetya mengatakan, sebesar apapun tekanan masyarakat terhadap rencana pelaksanaannya, UN tetap akan dilaksanakan dan diterima, kendatipun sebetulnya itu adalah keterpaksaan.
"Mau tak mau itu akan dilaksanakan, bahkan siswa kami sendiri pun sampai bertanya, untuk apa sebetulnya UN, karena kalau begini terus lebih tidak perlu ada UN," ujar Alis.
Siswa, kata Alis, adalah subyek pendidikan, bukan sebaliknya sebagai obyek, yang akhirnya malah menjadi korban dari pendidikan itu sendiri (kebijakan). Tidak heran, Alis mengaku geleng kepala melihat besarnya anggaran UN dan keluhan orang tua.
"Banyak hamburkan uang, UN itu tidak realistis, ada orang tua yang mengatakan hal semacam itu kepada kami, sebab ada UN berarti keluar tambahan biaya," ujarnya.
Lebih dari itu, kata Alis, pelaksanaan kebijakan UN yang selama ini menjadi penentu kelulusan pun sebetulnya kian menjauhkan apa yang disebutnya dengan otonomi sekolah.
"Itu omong kosong, kurikulum KTSP itu mestinya sesuai dengan otonomi sekolah, nyatanya?" tambah Alis.
Kiranya, apapun yang terjadi nanti di UN, sudah saatnya semua pihak saat ini berjuang demi anak-anak didik dengan cara-cara yang bermatabat. Yaitu, menjunjung tinggi kejujuran sebagai hal utama, demi masa depan anak didik.
PDI-P: UN Hasilkan Peta Pendidikan Palsu!
Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu
Rabu, 27 Januari 2010 | 12:14 WIB
HERU SRI KUMORO/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Heri mengatakan, penyelenggaraan UN yang dipakai sekarang ini telah terjadi kecurangan yang sistematis dan massif.
TERKAIT:
* Putusan UN Harus Dieksekusi
* Pernyataan SBY Bukan untuk Pendidikan
* Persoalan UN adalah Cermin Masyarakat Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap dipaksakan pemerintah pada tahun ini pascaputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah soal gugatan UN hanya menghasilkan peta pendidikan nasional yang palsu.
"Peta pendididikan nasional yang diklaim dari hasil UN juga palsu"
-- Heri Akhmadi
Hasil UN diyakini tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, tetapi hasil dari kecurangan massif. Demikian pernyataan Fraksi PDI Perjuangan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (27/1/2010), terkait pelaksanaan Ujian nasional (UN) yang tetap dilaksanakan sebagai syarat kelulusan siswa.
Hadir dalam penyampaian pernyataan tersebut antara lain Heri Akhmadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Komisi X, Dedi "Miing" Gumelar, Putu Guntur Soekarno, dan Guruh Irianto Sukarno Putra.
Heri mengatakan, penyelenggaraan UN yang dipakai sekarang ini telah terjadi kecurangan yang sistematis dan massif. "Peta pendididikan nasional yang diklaim dari hasil UN juga palsu," kata Heri.
Hal itu, tambah Heri, ditandai dengan adanya sejumlah sekolah yang kategorinya berkualitas tetapi banyak siswa yang tidak lulus. Bahkan, ada sekolah yang seluruh siswanya tidak lulus.
Di sisi lain, ada sejumlah sekolah yang kategorinya kurang berkualitas, justru bisa meluluskan seluruh siswanya. "Pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus jujur mengakui bahwa ada masalah yang serius di balik penyelenggaraan UN saat ini," tegas Heri.
Rabu, 27 Januari 2010 | 12:14 WIB
HERU SRI KUMORO/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Heri mengatakan, penyelenggaraan UN yang dipakai sekarang ini telah terjadi kecurangan yang sistematis dan massif.
TERKAIT:
* Putusan UN Harus Dieksekusi
* Pernyataan SBY Bukan untuk Pendidikan
* Persoalan UN adalah Cermin Masyarakat Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap dipaksakan pemerintah pada tahun ini pascaputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah soal gugatan UN hanya menghasilkan peta pendidikan nasional yang palsu.
"Peta pendididikan nasional yang diklaim dari hasil UN juga palsu"
-- Heri Akhmadi
Hasil UN diyakini tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, tetapi hasil dari kecurangan massif. Demikian pernyataan Fraksi PDI Perjuangan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (27/1/2010), terkait pelaksanaan Ujian nasional (UN) yang tetap dilaksanakan sebagai syarat kelulusan siswa.
Hadir dalam penyampaian pernyataan tersebut antara lain Heri Akhmadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Komisi X, Dedi "Miing" Gumelar, Putu Guntur Soekarno, dan Guruh Irianto Sukarno Putra.
Heri mengatakan, penyelenggaraan UN yang dipakai sekarang ini telah terjadi kecurangan yang sistematis dan massif. "Peta pendididikan nasional yang diklaim dari hasil UN juga palsu," kata Heri.
Hal itu, tambah Heri, ditandai dengan adanya sejumlah sekolah yang kategorinya berkualitas tetapi banyak siswa yang tidak lulus. Bahkan, ada sekolah yang seluruh siswanya tidak lulus.
Di sisi lain, ada sejumlah sekolah yang kategorinya kurang berkualitas, justru bisa meluluskan seluruh siswanya. "Pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus jujur mengakui bahwa ada masalah yang serius di balik penyelenggaraan UN saat ini," tegas Heri.
Wednesday, June 3, 2009
Evaluasi Baru Sebatas Pelaksanaan Teknis : Kompas, 3 Juni 2009
Rabu, 3 Juni 2009 | 03:38 WIB
Jakarta, Kompas - Ujian nasional sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh. Sejumlah pelanggaran sistematis yang terjadi dalam pelaksanaan UN menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi UN.
Ade Irawan, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, mengatakan, Selasa (2/6), persentase kelulusan dan pencapaian nilai siswa dalam ujian nasional (UN) dimaknai sebagai pencitraan pemerintah daerah dan sekolah. Institusi-institusi itu ingin dipandang mampu mengurus pendidikan dengan mencapai target kelulusan tinggi. Padahal, kondisi pendidikan di lapangan baik fasilitas maupun sumber daya manusia masih terbatas dan tidak merata antardaerah. Akibatnya, jalan pintas yang ditempuh antara lain dengan berbuat curang. ”Sejumlah kasus bahkan dipergoki langsung oleh kepolisian,” ujarnya.
Evaluasi kebijakan
”Sudah beberapa kali pelaksanaan teknis UN dievaluasi dan diubah. Tim Pengawas Independen yang tadinya mahasiswa berubah menjadi dosen. Keterlibatan perguruan tinggi juga semakin besar. Namun, tetap terjadi pelanggaran,” ujar Ade.
Ia berpandangan, yang menjadi sumber masalah yakni kebijakan UN itu sendiri malah dibiarkan. Padahal, UN beberapa mata pelajaran yang menjadi dominan bagi murid dalam penentuan kelulusan dari satuan pendidikan tersebut membuat makna pendidikan sebagai sebuah proses hilang.
Pengajar di Universitas Negeri Jakarta dan Koordinator Koalisi Pendidikan, Lodi Paat, mengatakan, masyarakat tentu tidak menolak standar. Namun, standar itu hendaknya dibuat oleh sekolah dan guru. Penyamarataan standar, apalagi di tengah kualitas pendidikan tidak merata, jelas tidak adil.
Terkait dugaan pelanggaran sistematis UN itu, Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo mengatakan, Selasa, BSNP melaksanakan UN secara profesional dan tidak ingin merugikan siswa dalam kebijakannya. Berbagai upaya antara lain dilakukan untuk menjaga agar ujian tetap adil dan akuntabel. UN, menurut dia, merupakan amanat dari peraturan pemerintah sehingga harus dilaksanakan. (INE)
Jakarta, Kompas - Ujian nasional sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh. Sejumlah pelanggaran sistematis yang terjadi dalam pelaksanaan UN menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi UN.
Ade Irawan, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, mengatakan, Selasa (2/6), persentase kelulusan dan pencapaian nilai siswa dalam ujian nasional (UN) dimaknai sebagai pencitraan pemerintah daerah dan sekolah. Institusi-institusi itu ingin dipandang mampu mengurus pendidikan dengan mencapai target kelulusan tinggi. Padahal, kondisi pendidikan di lapangan baik fasilitas maupun sumber daya manusia masih terbatas dan tidak merata antardaerah. Akibatnya, jalan pintas yang ditempuh antara lain dengan berbuat curang. ”Sejumlah kasus bahkan dipergoki langsung oleh kepolisian,” ujarnya.
Evaluasi kebijakan
”Sudah beberapa kali pelaksanaan teknis UN dievaluasi dan diubah. Tim Pengawas Independen yang tadinya mahasiswa berubah menjadi dosen. Keterlibatan perguruan tinggi juga semakin besar. Namun, tetap terjadi pelanggaran,” ujar Ade.
Ia berpandangan, yang menjadi sumber masalah yakni kebijakan UN itu sendiri malah dibiarkan. Padahal, UN beberapa mata pelajaran yang menjadi dominan bagi murid dalam penentuan kelulusan dari satuan pendidikan tersebut membuat makna pendidikan sebagai sebuah proses hilang.
Pengajar di Universitas Negeri Jakarta dan Koordinator Koalisi Pendidikan, Lodi Paat, mengatakan, masyarakat tentu tidak menolak standar. Namun, standar itu hendaknya dibuat oleh sekolah dan guru. Penyamarataan standar, apalagi di tengah kualitas pendidikan tidak merata, jelas tidak adil.
Terkait dugaan pelanggaran sistematis UN itu, Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo mengatakan, Selasa, BSNP melaksanakan UN secara profesional dan tidak ingin merugikan siswa dalam kebijakannya. Berbagai upaya antara lain dilakukan untuk menjaga agar ujian tetap adil dan akuntabel. UN, menurut dia, merupakan amanat dari peraturan pemerintah sehingga harus dilaksanakan. (INE)
UN di 33 SMA DIULANG : Kompas 2 Juni 2009
UN di 33 SMA Diulang
Selasa, 2 Juni 2009 | 03:49 WIB
Jakarta, Kompas - Siswa kelas III di 33 SMA atau MA yang berada di delapan provinsi akan mengulang ujian nasional. Ujian tersebut dijadwalkan pada 8-12 Juni mendatang.
Pengulangan tersebut disebabkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan UN.
Selain itu, sejumlah SMP/ MTsN juga mengulang ujian nasional (UN), yakni SMPN 1 Lebong Tengah, Bengkulu; MTsn Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; SMPN 4 Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; dan semua SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, Senin (1/6), UN yang telah dilaksanakan para siswa tersebut dianggap batal. Dia menekankan, belum ada hasil akhir penilaian UN sehingga belum diketahui status kelulusan UN mereka.
”Dengan dianggap batal, konsekuensinya anak diuji lagi dengan soal yang bobotnya sama,” ujarnya. Tidak semua mata pelajaran akan diulang dan setiap sekolah berbeda-beda.
Mungin mengatakan bahwa UN ulangan tersebut guna menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan obyektivitas, bukan untuk menghukum siswa.
Kecurangan sistematis
Di sekolah-sekolah yang mengulang UN tersebut, Mungin mengungkapkan, terjadi pelanggaran yang mengarah pada kecurangan sistematis.
Kasus yang mencolok antara lain mayoritas peserta memilih jawaban yang salah tetapi dengan pilihan sama untuk paket-paket soal tertentu. Karena itu, BSNP memandang terjadi kecurangan sistematis. Kecurangan tersebut diduga bisa dengan bantuan guru atau SMS dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Di Yogyakarta, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, sekolah yang akan mengulang UN ini angka kelulusan siswanya nol persen atau seluruh siswanya dinyatakan tidak lulus. Mendiknas merasa heran karena sekolah yang siswanya tidak lulus ini merupakan sekolah unggulan.
”Dalam kasus ini, siswa tidak terbukti berbuat salah. Pengulangan dilakukan agar siswa tidak dirugikan. Bagi siswa yang terbukti curang, hasilnya akan dibatalkan,” katanya.
Meskipun demikian, lanjut Mendiknas, jika kemudian siswa terbukti melakukan kecurangan, hasil UN mereka akan dibatalkan. Saat ini, kasus 100 persen ketidaklulusan di 19 SMA ini diserahkan sepenuhnya dalam penanganan BSNP sebagai penyelenggara UN.
Kasus ini pertama kali mencuat di sebuah SMA negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pekan lalu. Sebanyak 315 siswa atau 100 persen peserta UN di sekolah tersebut dinyatakan tidak lulus UN. Padahal, sekolah ini dikenal sebagai SMA unggulan dengan angka kelulusan yang selalu tinggi. Kasus ini terjadi pula di sejumlah SMA lainnya.
DPR menilai aneh
Secara terpisah dalam jumpa pers, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi menyatakan keprihatinannya terhadap kasus kecurangan UN tersebut. Namun, dia memandang aneh reaksi BSNP terhadap kasus tersebut.
”Bukannya diberikan sanksi, tetapi malah merekomendasikan ujian ulangan. Jika tidak lulus karena curang, mereka bisa mengikuti ujian Paket C saja. Ujian ulang itu tidak adil, terutama bagi siswa yang jujur tetapi tidak lulus dalam UN nantinya,” ujarnya.
Komisi X DPR juga mendesak Mendiknas menindak semua pihak yang terlibat. DPR juga telah memutuskan membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi UN serta program-program Departemen Pendidikan Nasional yang dinilai bermasalah. (INE)
Jakarta, Kompas - Siswa kelas III di 33 SMA atau MA yang berada di delapan provinsi akan mengulang ujian nasional. Ujian tersebut dijadwalkan pada 8-12 Juni mendatang.
Pengulangan tersebut disebabkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan UN.
Selain itu, sejumlah SMP/ MTsN juga mengulang ujian nasional (UN), yakni SMPN 1 Lebong Tengah, Bengkulu; MTsn Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; SMPN 4 Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; dan semua SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, Senin (1/6), UN yang telah dilaksanakan para siswa tersebut dianggap batal. Dia menekankan, belum ada hasil akhir penilaian UN sehingga belum diketahui status kelulusan UN mereka.
”Dengan dianggap batal, konsekuensinya anak diuji lagi dengan soal yang bobotnya sama,” ujarnya. Tidak semua mata pelajaran akan diulang dan setiap sekolah berbeda-beda.
Mungin mengatakan bahwa UN ulangan tersebut guna menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan obyektivitas, bukan untuk menghukum siswa.
Kecurangan sistematis
Di sekolah-sekolah yang mengulang UN tersebut, Mungin mengungkapkan, terjadi pelanggaran yang mengarah pada kecurangan sistematis.
Kasus yang mencolok antara lain mayoritas peserta memilih jawaban yang salah tetapi dengan pilihan sama untuk paket-paket soal tertentu. Karena itu, BSNP memandang terjadi kecurangan sistematis. Kecurangan tersebut diduga bisa dengan bantuan guru atau SMS dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Di Yogyakarta, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, sekolah yang akan mengulang UN ini angka kelulusan siswanya nol persen atau seluruh siswanya dinyatakan tidak lulus. Mendiknas merasa heran karena sekolah yang siswanya tidak lulus ini merupakan sekolah unggulan.
”Dalam kasus ini, siswa tidak terbukti berbuat salah. Pengulangan dilakukan agar siswa tidak dirugikan. Bagi siswa yang terbukti curang, hasilnya akan dibatalkan,” katanya.
Meskipun demikian, lanjut Mendiknas, jika kemudian siswa terbukti melakukan kecurangan, hasil UN mereka akan dibatalkan. Saat ini, kasus 100 persen ketidaklulusan di 19 SMA ini diserahkan sepenuhnya dalam penanganan BSNP sebagai penyelenggara UN.
Kasus ini pertama kali mencuat di sebuah SMA negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pekan lalu. Sebanyak 315 siswa atau 100 persen peserta UN di sekolah tersebut dinyatakan tidak lulus UN. Padahal, sekolah ini dikenal sebagai SMA unggulan dengan angka kelulusan yang selalu tinggi. Kasus ini terjadi pula di sejumlah SMA lainnya.
DPR menilai aneh
Secara terpisah dalam jumpa pers, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi menyatakan keprihatinannya terhadap kasus kecurangan UN tersebut. Namun, dia memandang aneh reaksi BSNP terhadap kasus tersebut.
”Bukannya diberikan sanksi, tetapi malah merekomendasikan ujian ulangan. Jika tidak lulus karena curang, mereka bisa mengikuti ujian Paket C saja. Ujian ulang itu tidak adil, terutama bagi siswa yang jujur tetapi tidak lulus dalam UN nantinya,” ujarnya.
Komisi X DPR juga mendesak Mendiknas menindak semua pihak yang terlibat. DPR juga telah memutuskan membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi UN serta program-program Departemen Pendidikan Nasional yang dinilai bermasalah. (INE)
Friday, February 20, 2009
EVALUASI UN 2008 : antara BOCORA, SKL DAN KUALITAS PENDIDIKAN
http://gini-arimbi.blogspot.com/2008/04/evaluasi-un-2008-antara-bocoran-skl-dan.html
“Wow.” Begitulah komentar saya mengenai pelaksanaan 3 hari UN 2008 yang berlangsung tanggal 22-24 kemarin dan diikuti oleh 1,3 juta pelajar se Indonesia. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak komentar, dan terlalu banyak kesan untuk diungkapkan. Gembar-gembor UN 6 pelajaran memang sudah lama terdengar. Ketika keputusan bahwa UN 6 pelajaran telah final, saya berusaha menghadapi ini seoptimis mungkin. Memprotes pemerintah dengan segala dalih untuk meniadakan UN nampaknya tidak ada gunanya. Saya pikir , “daripada buang-buang waktu memprotes ini itu dan toh UN tetap diakan, jadi lebih baik sekarang belajar, belajar, belajar.” Alhamdulillah, saya berada di SMAN 8 yang sangat perhatian masalah UN. Dari awal, materi pelajaran kelas 3 dipadatkan di semester 1, sehingga semester 2 kita hanya fokus belajar UN. Siswa mengikuti Try Out sampai 6 kali (2 dari sekolah, 3 dari Diknas,1 dari Gunadarma). Setiap hari guru-guru fokus sudah membahas dan mengulang materi-materi UN dari kelas 1. Untuk setiap Try Out anak yang nilainya masih kurang diberikan klinik (pelajaran tambahan), begitu seterusnya. Belum lagi bantuan dari BTA yang selalu memberikan soal-soal pengayaan. Intinya, faktor sekolah sudah memberikan dukungan maksimal bagi murid-muridnya menghadapi UN. UN pun tiba. Awalnya semua berjalan lancar. 3 mata pelajaran pertama UN (B.Indo, Mat, B.Inggris) Alhamdulillah bisa saya kerjakan dengan cukup baik. Saya pun makin optimis bahwa saya bisa melewati ini semua. Sampai ketika hari ke 2, ketika menghadapi soal kimia dan soal IPA lainnya. “Oh Tuhan”, hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Untuk Kimia IPA rayon Jakarta, soal hitung-hitungan hanya 5 nomor. Sisanya teori. Dan, teori nya adalah teori yang gak ketebak dan tidak seperti di Try Out. SKL sistem koloid misalnya. Yang selalu muncul di TO adalah soal seperti “sebutkan koloid yang pendispersi gas dan medium pendispersi cair”. Wajar dong kalau anak SMA berasumsi soal seperti yang keluar dan mempelajari itu. Tapi yang keluar di UN adalah soal “manakah contoh di bawah ini yang menggunakan efek fotolistrik sistem koloid?” Saya udah baca soal UN selama 15 taun serta tidak terhitung latian-latian soal kimia UN, dan saya tidak pernah menemukan tipe soal itu. Nah, soal-soal tipe ‘SKL-sih-tapi-mana-gw-tau-itu-yang-bakal-keluar’ seperti itu yang justru banyak ditanyakan. Untuk fisika dan biologi juga begitu. Tidak mirip soal TO. Alhasil, banyak teman-teman saya yang menangis setelah ujian berlangsung. Dan, percayalah, mereka yang menangis itu bukan tipe tidak pernah belajar dan tidak mempersiapkan apa-apa untuk UN. Sama seperti lainnya, mereka kaget karena mereka sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, dan nyatanya soal UN tidak sesuai prediksi dan banyak pertanyaan-pertanyaan tidak tertebak yang keluar. Cara Belajar UN dan Tipe Soal Kalau saya survey, rata-seperti ini cara belajar orang-orang menghadapi UN: belajar materi sesuai SKL, banyak latihan soal tipe UN, serta mempelajari soal Try Out Diknas baik-baik. Jika ada yang bilang, “makanya jangan belajar dari try out doang.” Kenyataannya adalah, dalam waktu beberapa bulan, saya harus menguasai materi 3 taun 6 pelajaran yang berbeda. total buku kimia SMA Memang saya yakin soal teori kimia itu ada semua di antara 6 buku ini. Apakah saya harus baca semua ini dari awal? Memang bisa. Tapi apakah efektif? Tidak. Bagiamana nasib 5 pelajaran lain yang harus saya kuasai? Saya harus menguasai klasifikasi monera, fungsi jamur-jamur, juga latihan integral trigonometri. Belum lagi menghafal rumus fisika dan mengerti siklus metabolisme sel. Intinya, dalam waktu cuma beberapa bulan, ada banyak sekali hal yang harus saya hafal dan pelajari. Jelas waktu tidak akan cukup untuk mengulang dengan detail semua buku pelajaran dari kelas 1. Jadi, pilihan pelajar SMA untuk belajar sesuai materi SKL dan soal try out adalah pilihan yang paling realistis. Pertanyaannya, apakah yang membuat soal UN tidak mengacu pada soal TO? Apakah mereka tidak sadar bahwa para pelajar berpegangan pada soal TO? 3 soal TO diknas dan Gundar setelah saya pelajari mirip-mirip dan sangat berpola, membuat saya optimis bahwa soal UN pasti setipe juga. Apalagi saya pikir, ini taun pertama UN 6 pelajaran. Masa sih pemerintah tega memberikan soal yang susah-susah dan terlalu detil? Eh ternyata... Kecurangan UN Hal kedua yang paling meresahkan adalah masalah kecurangan UN. Bangsa Indonesia memang bangsa yang suka gotong royong. Hal ini saya sadari betul ketika UN. Bocoran UN merebak dengan sangat cepat, dari satu sumber ke sumber lain. Dari sekolah X ke sekolah Y, dari satu murid ke semua murid. Jaringan kunci jawaban UN memang menyebar dengan begitu cepatnya. Luar biasa. Oknum yang menjual kunci jawaban UN dengan harga jutaan, anak-anak lalu patungan membelinya, dan jawaban itu menyebar ke seluruh Nusantara sesuai rayon (persis seperti iklan provider yang mengjangkau seluruh nusantara. Satu nusa satu bahasa satu kunci jawaban.) Yang megang kunci jawaban ini pun punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar malas dan tidak mengerti pelajaran sama sekali dan 100 persen mengandalkan kelulusannya dari kunci jawaban, ada yang sebenarnya lumayan bisa tapi tidak pede, ada yang hanya untuk sekedar nyocokin jawaban. Indikator nya, liat saja pagi-pagi di sekolah masing-masing. Beda kan antara anak yang belajar sambil baca-baca buku, sama anak yang ngegerombol megang hp sambil nulis-nulis di papan jalan. (ngerti kan?) Dan, kunci jawaban ini merebak dengan begitu frontalnya dan sangat meluas. Bahkan ada teman saya di sebuah SMA X cerita, “Di sekolah gue mah semua anak pake kunci jawaban, gak terkecuali. Kita udah nyari ini (kunci jawaban) dari 3 bulan lalu. Di sekolah gue udah tradisi.” Saya tidak pakai, dan saya berusaha tidak peduli dengan orang yang pakai (walopun rasa kesal itu pasti ada). Yang jelas, saya akui saya lebih penakut dari mereka. Saya takut 1.Takut kena balasan 2.Takut ketauan 3.Takut kunci jawaban salah (gimana coba rasanya nggak lulus UN karna pake kunci jawaban salah? Saya nggak kebayang.) Walaupun saya nggak pinter-pinter amat dan masih tidak yakin bakal lulus UN, saya percaya ongkos produksi otak saya lebih mahal dari kunci jawaban yang dibeli dengan harga jutaan itu. Kembali ke topik. Jadi, bagi ada orang non pelajar kelas 3 SMA bertanya, “masa sih UN kemarin ada kecurangan?” Saya akan dengan pasti menjawab, “Absolutely YES 100%.” Jadi kalau pemerintah memberi kesimpulan bahwa “Secara umum UN 2008 berjalan lancar dan fair.” Saya adalah orang pertama yang ketawa mendengar itu. Lancar mungkin iya. Fair? Silahkan si orang pemerintah itu tanya sendiri ke keponakan atau anaknya yang kelas 3 SMA. Esensi UN Saya sangat hargai niat baik pemerintah yang berusaha menegaskan UN untuk meningkatkan standar pendidikan. Jika dilakukan benar, tujuannya mulia. Saya sendiri merasakan dampaknya. -Saya jadi dipaksa belajar. Tadinya, saya sangat lemah dan tidak suka pelajaran biologi. Nilai TO pun gak jauh dari angka 4 dan 5. Tapi, karena ada UN, mau nggak mau saya harus pelajari sampai bisa. (feel dan usaha yang akan dikeluarkan antar UN dan UAS pasti beda) - Saya juga sadar bahwa rata-rata daya juang belajar pelajar Indonesia masih amat sangat rendah. Dengan adanya UN 6 pelajaran orang-orang jadi panik dan ikut bimbel sana sini. Hal yang bagus bukan, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, orang jadi belajar. -UN juga memberikan dampak langsung ke semua sistem di sekolah. Tidak hanya murid, kepala sekolah dan guru pun berjuang mati-matian agar anak didiknya bisa lulus UN. Berbagai program pengayaan dan tambahan pun dilakukan menghadapi UN. Intinya, jika saja indikator pencapaian UN bisa ditakar dengan tepat, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Semua pihak akan bekerja lebih keras. Bukankah itu sesuatu yang bagus? (ini semua di luar konsep bahwa akhirnya sistem pembelajaran akan jadi score oriented dan UN oriented. Percuma membuat sistem belajar yang interaktif, mendorong anak jadi kritis, dll. Tapi tidak usahlah kita bahas itu sekarang.) Tapi, realistis aja, hal-hal yang terjadi pada prakteknya benar-benar menyimpang. Esensinya jadi berubah. Secara umum, mental pelajar Indonesia masih belum siap. Alhasil, karena ketakutan tidak lulus UN, mencari bocoran adalah jalan pintas yang mereka tempuh. Saran Untuk Pemerintah Jelas, saya ingin pendidikan di Indonesia lebih maju. Buat apa keluar anggaran 500an milyar untuk UN kalau target peningkatan kualitas pendidikan tidak tercapai? Buat apa kalau adanya UN justru dijadikan lahan bisnis bagi para cukong-cukong kunci jawaban? Pemerintah harus evaluasi betul pelaksanaan UN tahun ini. Dan, inilah evaluasi dari saya. Evaluasi langsung dari kacamata seorang pelajar kelas 3 SMA. Percayalah, saya tidak mengada-ada atau muluk-muluk. Saya juga bukan pelajar yang dari awal sudah menyerah duluan dan tidak berusaha menghadapi ini semua. Saya hanya ingin pemerintah sadar atas 2 masalah yang amat sangat nyata : kecurangan UN serta ketidak sesuaian bobot soal. -Pembuat soal harus konsisten dengan SKL dan merujuk pada try out. Jika teman-teman saya di sekolah unggulan dengan fasilitas bagus saja sampai nangis menghadapi soal seperti itu, apa yang pemerintah harapkan dari SMA yang serba kekurangan? Sebetulnya, menurut saya, untuk mengkompensasi dampak ketidak merataan standar pendidikan di berbagai SMA, maka dari itu UN harus gampang. UN harus sesuai SKL. UN harus mirip-mirip soal TO. -Sindikat kunci jawaban harus ditangkap sampe bener-bener bersih ke akarnya. Kalau perlu murid-murid yang tertangkap basah make kunci jawaban juga ditindak, juga guru-guru yang terlibat (ekstrim emang. Mengingat jika hal ini benar-benar terjadi pertanyaan bukan ‘berapa yang akan tertangkap’ tapi ‘berapa yang tidak akan tertangkap’.) Tapi ya, untuk mengubah sesuatu yang udah sedemikian umumnya dan udah sedemikian membudayanya perlu diperlukan langkah sangat tegas walaupun akan menimbulkan kontroversi (seperti penangkapan anggota DPR yang korupsi akhir-akhir ini oleh KPK yang memberikan shock therapy untuk masyarakat). Kira-kira begitulah yang bisa saya ceritakan. Untuk teman-teman 2008 lainnya, share your UN experience here!
“Wow.” Begitulah komentar saya mengenai pelaksanaan 3 hari UN 2008 yang berlangsung tanggal 22-24 kemarin dan diikuti oleh 1,3 juta pelajar se Indonesia. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak komentar, dan terlalu banyak kesan untuk diungkapkan. Gembar-gembor UN 6 pelajaran memang sudah lama terdengar. Ketika keputusan bahwa UN 6 pelajaran telah final, saya berusaha menghadapi ini seoptimis mungkin. Memprotes pemerintah dengan segala dalih untuk meniadakan UN nampaknya tidak ada gunanya. Saya pikir , “daripada buang-buang waktu memprotes ini itu dan toh UN tetap diakan, jadi lebih baik sekarang belajar, belajar, belajar.” Alhamdulillah, saya berada di SMAN 8 yang sangat perhatian masalah UN. Dari awal, materi pelajaran kelas 3 dipadatkan di semester 1, sehingga semester 2 kita hanya fokus belajar UN. Siswa mengikuti Try Out sampai 6 kali (2 dari sekolah, 3 dari Diknas,1 dari Gunadarma). Setiap hari guru-guru fokus sudah membahas dan mengulang materi-materi UN dari kelas 1. Untuk setiap Try Out anak yang nilainya masih kurang diberikan klinik (pelajaran tambahan), begitu seterusnya. Belum lagi bantuan dari BTA yang selalu memberikan soal-soal pengayaan. Intinya, faktor sekolah sudah memberikan dukungan maksimal bagi murid-muridnya menghadapi UN. UN pun tiba. Awalnya semua berjalan lancar. 3 mata pelajaran pertama UN (B.Indo, Mat, B.Inggris) Alhamdulillah bisa saya kerjakan dengan cukup baik. Saya pun makin optimis bahwa saya bisa melewati ini semua. Sampai ketika hari ke 2, ketika menghadapi soal kimia dan soal IPA lainnya. “Oh Tuhan”, hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Untuk Kimia IPA rayon Jakarta, soal hitung-hitungan hanya 5 nomor. Sisanya teori. Dan, teori nya adalah teori yang gak ketebak dan tidak seperti di Try Out. SKL sistem koloid misalnya. Yang selalu muncul di TO adalah soal seperti “sebutkan koloid yang pendispersi gas dan medium pendispersi cair”. Wajar dong kalau anak SMA berasumsi soal seperti yang keluar dan mempelajari itu. Tapi yang keluar di UN adalah soal “manakah contoh di bawah ini yang menggunakan efek fotolistrik sistem koloid?” Saya udah baca soal UN selama 15 taun serta tidak terhitung latian-latian soal kimia UN, dan saya tidak pernah menemukan tipe soal itu. Nah, soal-soal tipe ‘SKL-sih-tapi-mana-gw-tau-itu-yang-bakal-keluar’ seperti itu yang justru banyak ditanyakan. Untuk fisika dan biologi juga begitu. Tidak mirip soal TO. Alhasil, banyak teman-teman saya yang menangis setelah ujian berlangsung. Dan, percayalah, mereka yang menangis itu bukan tipe tidak pernah belajar dan tidak mempersiapkan apa-apa untuk UN. Sama seperti lainnya, mereka kaget karena mereka sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, dan nyatanya soal UN tidak sesuai prediksi dan banyak pertanyaan-pertanyaan tidak tertebak yang keluar. Cara Belajar UN dan Tipe Soal Kalau saya survey, rata-seperti ini cara belajar orang-orang menghadapi UN: belajar materi sesuai SKL, banyak latihan soal tipe UN, serta mempelajari soal Try Out Diknas baik-baik. Jika ada yang bilang, “makanya jangan belajar dari try out doang.” Kenyataannya adalah, dalam waktu beberapa bulan, saya harus menguasai materi 3 taun 6 pelajaran yang berbeda. total buku kimia SMA Memang saya yakin soal teori kimia itu ada semua di antara 6 buku ini. Apakah saya harus baca semua ini dari awal? Memang bisa. Tapi apakah efektif? Tidak. Bagiamana nasib 5 pelajaran lain yang harus saya kuasai? Saya harus menguasai klasifikasi monera, fungsi jamur-jamur, juga latihan integral trigonometri. Belum lagi menghafal rumus fisika dan mengerti siklus metabolisme sel. Intinya, dalam waktu cuma beberapa bulan, ada banyak sekali hal yang harus saya hafal dan pelajari. Jelas waktu tidak akan cukup untuk mengulang dengan detail semua buku pelajaran dari kelas 1. Jadi, pilihan pelajar SMA untuk belajar sesuai materi SKL dan soal try out adalah pilihan yang paling realistis. Pertanyaannya, apakah yang membuat soal UN tidak mengacu pada soal TO? Apakah mereka tidak sadar bahwa para pelajar berpegangan pada soal TO? 3 soal TO diknas dan Gundar setelah saya pelajari mirip-mirip dan sangat berpola, membuat saya optimis bahwa soal UN pasti setipe juga. Apalagi saya pikir, ini taun pertama UN 6 pelajaran. Masa sih pemerintah tega memberikan soal yang susah-susah dan terlalu detil? Eh ternyata... Kecurangan UN Hal kedua yang paling meresahkan adalah masalah kecurangan UN. Bangsa Indonesia memang bangsa yang suka gotong royong. Hal ini saya sadari betul ketika UN. Bocoran UN merebak dengan sangat cepat, dari satu sumber ke sumber lain. Dari sekolah X ke sekolah Y, dari satu murid ke semua murid. Jaringan kunci jawaban UN memang menyebar dengan begitu cepatnya. Luar biasa. Oknum yang menjual kunci jawaban UN dengan harga jutaan, anak-anak lalu patungan membelinya, dan jawaban itu menyebar ke seluruh Nusantara sesuai rayon (persis seperti iklan provider yang mengjangkau seluruh nusantara. Satu nusa satu bahasa satu kunci jawaban.) Yang megang kunci jawaban ini pun punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar malas dan tidak mengerti pelajaran sama sekali dan 100 persen mengandalkan kelulusannya dari kunci jawaban, ada yang sebenarnya lumayan bisa tapi tidak pede, ada yang hanya untuk sekedar nyocokin jawaban. Indikator nya, liat saja pagi-pagi di sekolah masing-masing. Beda kan antara anak yang belajar sambil baca-baca buku, sama anak yang ngegerombol megang hp sambil nulis-nulis di papan jalan. (ngerti kan?) Dan, kunci jawaban ini merebak dengan begitu frontalnya dan sangat meluas. Bahkan ada teman saya di sebuah SMA X cerita, “Di sekolah gue mah semua anak pake kunci jawaban, gak terkecuali. Kita udah nyari ini (kunci jawaban) dari 3 bulan lalu. Di sekolah gue udah tradisi.” Saya tidak pakai, dan saya berusaha tidak peduli dengan orang yang pakai (walopun rasa kesal itu pasti ada). Yang jelas, saya akui saya lebih penakut dari mereka. Saya takut 1.Takut kena balasan 2.Takut ketauan 3.Takut kunci jawaban salah (gimana coba rasanya nggak lulus UN karna pake kunci jawaban salah? Saya nggak kebayang.) Walaupun saya nggak pinter-pinter amat dan masih tidak yakin bakal lulus UN, saya percaya ongkos produksi otak saya lebih mahal dari kunci jawaban yang dibeli dengan harga jutaan itu. Kembali ke topik. Jadi, bagi ada orang non pelajar kelas 3 SMA bertanya, “masa sih UN kemarin ada kecurangan?” Saya akan dengan pasti menjawab, “Absolutely YES 100%.” Jadi kalau pemerintah memberi kesimpulan bahwa “Secara umum UN 2008 berjalan lancar dan fair.” Saya adalah orang pertama yang ketawa mendengar itu. Lancar mungkin iya. Fair? Silahkan si orang pemerintah itu tanya sendiri ke keponakan atau anaknya yang kelas 3 SMA. Esensi UN Saya sangat hargai niat baik pemerintah yang berusaha menegaskan UN untuk meningkatkan standar pendidikan. Jika dilakukan benar, tujuannya mulia. Saya sendiri merasakan dampaknya. -Saya jadi dipaksa belajar. Tadinya, saya sangat lemah dan tidak suka pelajaran biologi. Nilai TO pun gak jauh dari angka 4 dan 5. Tapi, karena ada UN, mau nggak mau saya harus pelajari sampai bisa. (feel dan usaha yang akan dikeluarkan antar UN dan UAS pasti beda) - Saya juga sadar bahwa rata-rata daya juang belajar pelajar Indonesia masih amat sangat rendah. Dengan adanya UN 6 pelajaran orang-orang jadi panik dan ikut bimbel sana sini. Hal yang bagus bukan, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, orang jadi belajar. -UN juga memberikan dampak langsung ke semua sistem di sekolah. Tidak hanya murid, kepala sekolah dan guru pun berjuang mati-matian agar anak didiknya bisa lulus UN. Berbagai program pengayaan dan tambahan pun dilakukan menghadapi UN. Intinya, jika saja indikator pencapaian UN bisa ditakar dengan tepat, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Semua pihak akan bekerja lebih keras. Bukankah itu sesuatu yang bagus? (ini semua di luar konsep bahwa akhirnya sistem pembelajaran akan jadi score oriented dan UN oriented. Percuma membuat sistem belajar yang interaktif, mendorong anak jadi kritis, dll. Tapi tidak usahlah kita bahas itu sekarang.) Tapi, realistis aja, hal-hal yang terjadi pada prakteknya benar-benar menyimpang. Esensinya jadi berubah. Secara umum, mental pelajar Indonesia masih belum siap. Alhasil, karena ketakutan tidak lulus UN, mencari bocoran adalah jalan pintas yang mereka tempuh. Saran Untuk Pemerintah Jelas, saya ingin pendidikan di Indonesia lebih maju. Buat apa keluar anggaran 500an milyar untuk UN kalau target peningkatan kualitas pendidikan tidak tercapai? Buat apa kalau adanya UN justru dijadikan lahan bisnis bagi para cukong-cukong kunci jawaban? Pemerintah harus evaluasi betul pelaksanaan UN tahun ini. Dan, inilah evaluasi dari saya. Evaluasi langsung dari kacamata seorang pelajar kelas 3 SMA. Percayalah, saya tidak mengada-ada atau muluk-muluk. Saya juga bukan pelajar yang dari awal sudah menyerah duluan dan tidak berusaha menghadapi ini semua. Saya hanya ingin pemerintah sadar atas 2 masalah yang amat sangat nyata : kecurangan UN serta ketidak sesuaian bobot soal. -Pembuat soal harus konsisten dengan SKL dan merujuk pada try out. Jika teman-teman saya di sekolah unggulan dengan fasilitas bagus saja sampai nangis menghadapi soal seperti itu, apa yang pemerintah harapkan dari SMA yang serba kekurangan? Sebetulnya, menurut saya, untuk mengkompensasi dampak ketidak merataan standar pendidikan di berbagai SMA, maka dari itu UN harus gampang. UN harus sesuai SKL. UN harus mirip-mirip soal TO. -Sindikat kunci jawaban harus ditangkap sampe bener-bener bersih ke akarnya. Kalau perlu murid-murid yang tertangkap basah make kunci jawaban juga ditindak, juga guru-guru yang terlibat (ekstrim emang. Mengingat jika hal ini benar-benar terjadi pertanyaan bukan ‘berapa yang akan tertangkap’ tapi ‘berapa yang tidak akan tertangkap’.) Tapi ya, untuk mengubah sesuatu yang udah sedemikian umumnya dan udah sedemikian membudayanya perlu diperlukan langkah sangat tegas walaupun akan menimbulkan kontroversi (seperti penangkapan anggota DPR yang korupsi akhir-akhir ini oleh KPK yang memberikan shock therapy untuk masyarakat). Kira-kira begitulah yang bisa saya ceritakan. Untuk teman-teman 2008 lainnya, share your UN experience here!
Subscribe to:
Posts (Atom)